E-LIHAT (PTSP VIRTUAL)

Anda dapat terhubung dengan kami melalui PTSP berbasis Virtual dengan cara memindai QR Code

DIREKTORI PUTUSAN

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.

PERMOHONAN INFORMASI

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

PROSEDUR PENGADUAN

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

PENULUSURAN PERKARA

Cari data perkara, jadwal sidang, statistik perkara di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 78 of /var/www/vhosts/dilmil-makassar.go.id/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 569 of /var/www/vhosts/dilmil-makassar.go.id/httpdocs/includes/menu.inc).

Sidang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di Pengadilan Militer III-16 Makassar

Primary tabs

Diposting oleh DilmilMks pada hari Monday, 10 December 2018

Makassar - Humas : Sesuai pengertiannya Pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama Perkara Pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Berdasarkan surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : W3.Mil/461/HK.01/XII/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang permohonan penggunaan ruang sidang pada hari ini Senin 10 Desember 2018 pukul 10:00 Wita bertempat di Ruang Sidang bawah lantai 1 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melaksanakan persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.