PTSP VIRTUAL

Anda dapat terhubung dengan kami melalui PTSP berbasis Virtual dengan cara memindai QR Code

DIREKTORI PUTUSAN

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.

PERMOHONAN INFORMASI

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

PROSEDUR PENGADUAN

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

PENULUSURAN PERKARA

Cari data perkara, jadwal sidang, statistik perkara di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 78 of /var/www/vhosts/dilmil-makassar.go.id/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

PENGUCAPAN DAN PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS

Primary tabs

Diposting oleh DilmilMks pada hari Wednesday, 19 October 2022

Makassar - Humas pada hari Selasa, 19 Oktober 2022, bertempat di Ruang Sidang Lantai 2 dilaksanakan Pengucapan dan Penandatanganan Pakta Integritas, sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022.

Penandatanganan Pakta Integritas adalah langkah awal yang nyata untuk berkomitmen pada diri sendiri, lembaga dan bangsa guna menjunjung nilai-nilai luhur. Mengamalkan praktik anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menjaga kredibilitas Mahkamah Agung RI menjadi garis utama Pakta Integritas kali ini.