E-LIHAT (PTSP VIRTUAL)

Anda dapat terhubung dengan kami melalui PTSP berbasis Virtual dengan cara memindai QR Code

DIREKTORI PUTUSAN

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.

PERMOHONAN INFORMASI

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

PROSEDUR PENGADUAN

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

PENULUSURAN PERKARA

Cari data perkara, jadwal sidang, statistik perkara di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 78 of /var/www/vhosts/dilmil-makassar.go.id/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 569 of /var/www/vhosts/dilmil-makassar.go.id/httpdocs/includes/menu.inc).

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Militer III-16 Makassar

Primary tabs

Diposting oleh DilmilMks pada hari Wednesday, 3 May 2017

Makassar – Humas : Pada hari Rabu, tanggal 3 mei 2017 sedang berlangsung kegiatan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Pengadilan Militer III-16 Makassar mendeklarasikan diri menjadi peradilan yg bebas dari Zona Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) agar masyarakat para pencari keadilan betul-betul mendapatkan pelayanan yang baik dan prima.

"Kami keluarga besar Pengadilan Militer III-16 Makassar ingin bersih dari KKN dan upaya ini kami akan lakukan dengan optimal", Kata Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar, Kolonel Chk (K) Faridah Faisal, S.H., M.H. Upaya untuk menghapus paradigma negatif dari aparatur penegak hukum harus kita hilangkan mulai sekarang. Sebagaimana kita ketahui bersama dilakukannya pemberantasan KKN merupakan upaya meningkatkan kinerja, tidak hanya demi mewujudkan Reformasi Birokrasi peradilan yang merupakan target yang telah ditetapkan dalam membentuk institusi peradilan yang Modern dan Agung, akan tetapi sudah menjadi keharusan yang utamanya adalah untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat pencari keadilan di dalam supremasi hukum.

Acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas KKN di Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut di akhiri dg penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh anggota Pengadilan Militer III-16 Makassar.