Anda dapat terhubung dengan kami melalui PTSP berbasis Virtual dengan cara memindai QR Code
Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
Cari data perkara, jadwal sidang, statistik perkara di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Komitmen Bersama Pengadilan Militer III-16 Makassar " Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani " "SMART... INNOVATIVE... ACCOUNTABLE... PROFESIONAL.."
Makassar - Humas : Disaat diperlukannya sebuah komitmen bersama dengan menunjukan itikad baik untuk bertanggungjawab dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu kiranya kita melaksanakan penandatangan pakta integritas.
Makassar - Humas : Pada hari Kamis pukul 11:00 Wita bertempat di ruang sidang atas lantai II Pengadilan Militer III-16 Makassar menyaksikan Live Streaming Refleksi Akhir Tahun Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2018, kegiatan diikuti oleh seluruh personil Pengadilan Militer III-16 Makassar baik dari Perwira, Bintara, Tamtama, ASN dan Pegawai Kontrak.
Makassar - Humas : Dasar Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6//X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Rencana Sidang Pengadilan Militer III-16 Makassar di Mako Rindam XIV Hasanuddin Tahun 2018 dengan dasar tersebut Pengadilan Militer III-16 Makassar akan melaksanakan Persidangan di Mako Rindam XIV/Hsn yang rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 10 Desember 2018 sampai 12 Desember 2018.
Makassar - Humas : Sesuai pengertiannya Pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama Perkara Pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
Makassar - Humas : Pada hari Rabu 28 November 2018 berdasarkan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI No.
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Tahun 2018
Makassar - Humas : Pada hari ini Selasa 13 November 2018 pukul 13:00 Wita Pengadilan Militer III-16 Makassar kedatangan Komisioner Komisi Yudisial RI Bapak Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. maksud dan tujuan kedatangan beliau dalam rangka melakukan Pengarahan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
Bertempat di Ruang Sidang Atas Lantai II acara di buka dengan laporan oleh Panitera Mayor Chk Mahful Saepulloh, S.H. kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Letkol Chk Hendry Maulana, S.H., M.H.
Makassar - Humas : Pada hari Senin 12 November 2018 pukul 08:00 Wita bertempat di Lapangan Upacara Pengadilan Militer III-16 Makassar menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke-73 Tahun 2018, Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Letkol Chk Hendry Maulana, S.H., M.H. bertindak sebagai Inspektur Upacara, disela-sela upacara Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam sambutannya membacakan Amanat dari Menteri Sosial.
Makassar - Humas : Berkaitan dengan Surat Tugas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 93/ST/I-IV/108/2018 tanggal 12 Oktober 2018 untuk melaksanakan pemeriksaan atas penilaian kembali barang milik negara tahun 2017 - 2018 , Surat Penanggung Jawab Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 176/S/XVI/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan menindkalanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 1313/SEK/KU.00/10/2018, Pada Hari Jumat 9 November 2018 Pukul 11:00 WITA Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan "Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara P
