Anda dapat terhubung dengan kami melalui PTSP berbasis Virtual dengan cara memindai QR Code
Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
Cari data perkara, jadwal sidang, statistik perkara di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Komitmen Bersama Pengadilan Militer III-16 Makassar " Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani " "SMART... INNOVATIVE... ACCOUNTABLE... PROFESIONAL.."
Makassar - Humas : Pada hari ini Kamis, 17 Januari 2019 pukul 08:00 Wita Pengadilan Militer III-16 Makassar melaksanakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih bertempat dilapangan upacara Pengadilan Militer III-16 Makassar, adapun yang bertindak sebagai Inspektur upacara yaitu Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Letkol Chk Hendry Maulana, S.H., M.H.
Laporan Perkara Tahun 2019
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Laporan Perkara Tahun 2018
Pengadilan Militer III-16 Makassar
DIPA TAHUN 2019
DIPA TAHUN 2018
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Tahun 2019
Makassar - Humas : Disaat diperlukannya sebuah komitmen bersama dengan menunjukan itikad baik untuk bertanggungjawab dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu kiranya kita melaksanakan penandatangan pakta integritas.
