Terhitung mulai Hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah (MS) baru telah beroperasi usai peresmian 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Selain Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, terdapat 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri dan 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara baru yang diresmikan Ketua Mahkamah Agung RI.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama, 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah dan 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Makassar – Humas : Pada Hari Senin 22 Oktober 2018 Pukul 09:00 Wita bertempat di Ruang  Sidang Atas Lantai II Pengadilan Militer III-16 Makassar,  Hakim Militer Letkol Chk Mulyono S.H. , Letkol Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. dan Panitera Muda Pidana Lettu Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. menerima Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  guna melaksanakan PPL (Praktikum Pengenalan Lapangan) .

Jakarta-Humas : Mahkamah Agung RI telah menyiapkan 977 aparatur peradilan untuk mengisi untuk menjalankan operasional 85 pengadilan baru yang akan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Makassar - Humas : Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2018 pukul 07:00 WITA bertempat di Ruang Sidang Atas Lantai II dilaksanakan Jam Komandan yang dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar  Letnan Kolonel Chk Hendry Maulana, S.H., M.H. yang dihadiri seluruh anggota Pengadilan Militer III-16 Makassar baik Perwira, Bintara, Tamtama, ASN, dan Honorer.

Makassar - Humas : Sejarah perubahan nama ABRI menjadi TNI , pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI dan disebut ABRI, sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar. Ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi.

Makassar - Humas : Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar, Kolonel Chk (K) Faridah Faisal, S.H., M.H. telah menerima pelaporan kenaikan pangkat Personel Militer  Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam Upacara Kenaikan Pangkat pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 di ruang sidang atas lantai II Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Makassar – Humas : Pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar, Kolonel Chk (K) Faridah Faisal, S.H., M.H. sebagai Inspektur Upacara, dilaksanakan dilapangan upacara Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Jakarta-Humas, Rabu 19 September 2018. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2018.

Mahkamah Agung membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia.